Karimun, beritakita.info- Pemerintah Kabupaten Karimun menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan daerah pada 2026 mendatang. Pangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp185 miliar menjadi pukulan telak yang memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak mencari solusi.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengungkapkan bahwa penurunan TKD ini sangat signifikan mengingat beban utang daerah yang masih tersisa sebesar Rp120 miliar.
“Dengan TKD yang dipangkas Rp185 miliar, tentu ini akan sangat terasa berat. Kami harus berpikir keras untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) setinggi mungkin,” ujarnya.
Iskandarsyah menduga bahwa pemotongan TKD ini disebabkan oleh tingginya beban fiskal APBD 2024 yang mencapai Rp1,6 triliun. Pemerintah Kabupaten Karimun kini aktif berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait Dana Alokasi Umum (DAU), mengingat alokasi DAU Karimun adalah yang terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Riau.
“DAU kita terendah, padahal jumlah penduduk kita adalah yang terbesar kedua setelah Batam. Kami terus berupaya agar alokasi DAU bisa ditingkatkan,” katanya.
Prioritaskan Anggaran dan Fokus pada Proyek Strategis
Menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil kebijakan memprioritaskan anggaran. Pembangunan fisik yang tidak mendesak terpaksa dikurangi, kecuali untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Fokus anggaran akan diarahkan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan konektivitas yang vital seperti Bandara RHA Karimun, Jembatan Pulau Asam, dan Desa Tebias.
“Infrastruktur yang kita jalankan saat ini harus berdampak bagi pertumbuhan ekonomi,” tegas Iskandarsyah.
Optimisme dan Komitmen Bersama
Meskipun menghadapi kesulitan fiskal, Bupati Iskandarsyah menegaskan optimisme dan komitmen bersama DPRD untuk menyelesaikan masalah ini. Prioritas utama di tahun 2026 adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sambil berharap adanya bantuan sektor lain dari Pemerintah Pusat.
“Yang pasti pelayanan dasar bagi masyarakat tidak akan terganggu. Kami harus bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan ini. Kita lihat, di awal Januari nanti pasti sudah kelihatan dampak kebijakan yang kita lakukan mengatasi masalah ini,” tutup Bupati.
*Nichita Bella