KARIMUN, beritakita.info – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berjuang keras mendorong perubahan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau FTZ di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan. Saat ini, status keduanya masih bersifat parsial atau terbatas di titik-titik tertentu, dan Pemprov ingin mengubahnya menjadi kawasan bebas secara menyeluruh, sama halnya seperti yang telah diterapkan di Pulau Batam.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat menghadiri Soft Launching Mal Pelayanan Publik Karimun pada Jum’at (29/5/2026) pagi.
Menurutnya, usulan ini sudah diperjuangkan selama lima tahun terakhir dan baru-baru ini kembali didorong bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Sudah 5 tahun kami usulkan agar Karimun dan Pulau Bintan status Kawasan Bebasnya diubah menjadi menyeluruh, sama persis seperti Pulau Batam. Kemarin saya bahas lagi dengan Pak Menteri dan Deputi Bappenas. Insya Allah Pak Menteri berkomitmen akan membantu kami,” ungkap Ansar Ahmad.
Gubernur menjelaskan, meskipun perubahan status ini memiliki dampak pengurangan pendapatan negara dalam jangka pendek karena adanya insentif fiskal, namun dampak ganda (multiplier effect) yang dihasilkan jauh lebih besar dan bernilai jangka panjang.
“Memang ada kekhawatiran ada potensi pendapatan negara yang hilang karena insentif yang diberikan. Tapi lihatlah Batam sekarang. Dampak gandanya luar biasa, pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak lapangan kerja tercipta, industri berkembang, UMKM hidup, dan perputaran uang kencang. Itulah yang kami harapkan terjadi di Karimun dan Bintan,” jelasnya.
Terkait hal ini, Gubernur berencana membawa serta Bupati Karimun untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan guna membahas teknis dan kebijakan perubahan status tersebut. Selain masalah status FTZ, dalam pertemuan dengan pihak pusat tersebut, pembahasan juga mengerucut pada penyelesaian masalah strategis lainnya di Karimun, yakni kelanjutan pembangunan Bandara.
“Pak Deputi Bappenas juga sangat konsen menyelesaikan urusan Bandara Karimun. Pemprov sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan, tinggal keberanian kepala daerah untuk menerobos dan menyelesaikannya. Ini penting sebagai titik masuk ekonomi ke Karimun,” tambahnya.
Gubernur meyakini, jika status FTZ menyeluruh ini disetujui dan didukung dengan fasilitas penunjang seperti Bandara serta kemudahan perizinan lewat MPP yang baru diresmikan ini, maka Karimun akan melesat menjadi tujuan utama investasi di wilayah barat Kepri.
“Kami terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Semoga ke depannya regulasi berpihak pada kemajuan ekonomi daerah kami, sehingga potensi besar Karimun bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” harap Ansar.
*Nichita Bella