KARIMUN, beritakita.info — Setelah sempat terhenti beberapa waktu, Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Karimun periode 2026–2029 resmi dikukuhkan kembali pada Selasa (11/8/2026) di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun. Hadir langsung Bupati Karimun, Iskandarsyah, beserta Penjabat Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, hingga perwakilan perusahaan di lingkungan Karimun.
Forum ini dihadirkan sebagai jembatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, guna mengoptimalkan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian Transfer ke Daerah. Bupati Iskandarsyah menegaskan peran forum ini sangat krusial mengingat karakteristik wilayah Karimun yang terdiri dari 251 pulau, di mana 48 pulau berpenghuni. Luasnya cakupan wilayah dan tingginya disparitas membuat biaya pembangunan menjadi lebih besar dibanding daerah lain.
“Kami memahami keterbatasan anggaran daerah. Karimun memiliki 251 pulau dan 48 di antaranya berpenghuni. Dengan disparitas penduduk yang tinggi, biaya operasional dan pembangunan jauh lebih besar,” ujar Bupati Iskandarsyah usai melantik pengurus forum.
Bupati berharap forum ini tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan menjadi mitra aktif yang menyusun hingga melaksanakan program-program nyata bagi masyarakat. Di samping itu, beliau kembali menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif, sebab kelancaran investasi berarti kelanjutan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Hal yang paling kami tekankan, jangan sesekali mengganggu iklim investasi, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ketika investasi berjalan lancar, dampak ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbang) Kabupaten Karimun sekaligus Ketua Tim Fasilitasi, Cahyo Prayitno, menjelaskan bahwa pengukuhan pengurus baru ini adalah langkah menghidupkan kembali forum sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang TJSP. Ke depannya, seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih terarah dan selaras dengan visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Melalui koordinasi bersama, kita sepakat menghidupkan kembali forum ini sesuai amanat Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang TJSP. Ke depan, penyaluran CSR perusahaan akan lebih terarah dan selaras dengan visi-misi RPJMD 2025–2029,” terang Cahyo.
Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karimun. Pemerintah berperan sebagai fasilitator agar setiap program yang disalurkan tepat sasaran dan bermanfaat maksimal.
Pengurus terpilih pun langsung bergerak menyusun langkah kerja. Ketua Forum Pelaksana TJSP Karimun, Ferry Kurniawan, menyampaikan bahwa program aksi perdana segera digelar menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81.
“Dalam waktu dekat ada dua program yang mau dijalankan. Pertama pembagian sembako pada 17 Agustus, kemudian dukungan terhadap kegiatan gerak jalan yang belum ter-cover dalam program pemerintah daerah,” ungkap Ferry.
Untuk gerak jalan yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga, Forum TJSP akan menghimpun dukungan dari berbagai perusahaan guna memenuhi kebutuhan pendanaan. Selain itu, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi agenda strategis yang akan dikoordinasikan bersama perangkat daerah terkait.
“Untuk program kemiskinan ekstrem, nanti dari program-program TJSP atau sumbangan perusahaan akan kita bantu untuk masyarakat Karimun yang miskin,” jelasnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru yang juga melibatkan Hadi Utomo sebagai Wakil Ketua I, Fitra Taufiq sebagai Wakil Ketua II sekaligus Sekretaris, serta Supriyanto sebagai Bendahara, diharapkan kontribusi dunia usaha tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terpadu, terarah, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.
*Nichita Bella