Karimun, beritakita.info- Kabar gembira akhirnya datang bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karimun. Penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama lima bulan di tahun 2024 yang sempat menjadi beban berat kini menemukan jalan keluar. Bupati Karimun, Iskandarsyah, secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak akan melupakan utang tersebut dan telah menyiapkan strategi matang untuk melunasinya secara bertahap.
Konfirmasi ini disampaikan langsung Bupati Iskandarsyah saat dikonfirmasi di kediamannya, Jumat (4/9/2026). Pengakuan ini menjadi angin segar bagi sekitar 7.554 ASN yang selama ini menanti kepastian atas hak yang tertunda.
Kembali ke tahun 2024, penundaan pembayaran TPP pada triwulan III dan IV selama lima bulan bukan sekadar masalah keuangan pribadi ASN, dampaknya merembet ke seluruh sendi kehidupan di Karimun. Cicilan rumah, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan harian menjadi sulit dipenuhi. Para pedagang di pasar pun menjerit, karena daya beli masyarakat yang didominasi ASN merosot tajam. Perputaran ekonomi terasa melambat, dan puncaknya, pada 9 Januari 2025, beberapa ASN melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Karimun.
Menjabat sejak Februari 2025 lalu sebagai Bupati Karimun, Iskandarsyah bersama Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole tampak fokus mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut.
Dibawah kepemimpinan mereka yang baru saja menjabat sebagai kepala daerah pada waktu itu, mereka baru mampu berkomitmen untuk ke depan membayar TPP tepat waktu, dan hingga saat ini pembayaran TPP bisa terbilang lancar.
Berjalan satu tahun kepemimpinannya, para ASN tampak merasakan perbaikan ekonomi yang cukup stabil. Perputaran ekonomi perlahan membaik karena lancarnya pembayaran TPP sesuai janji yang diberikan.
Sempat lupa dengan sejarah TPP tidak dibayarkan selama 5 bulan, alih-alih terdengar kabar bahwa Bupati Karimun Iskandarsyah bersama Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole akan membayarkan TPP ASN yang sempat tertunda.
Bupati Iskandarsyah menegaskan bahwa masalah tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Meski tidak bisa dibayarkan sekaligus karena aturan yang berlaku, ada skema yang telah disusun.
“Ini masalah penting, tidak mungkin kami lupakan begitu saja. Untuk membayarkan secara sekaligus itu tidak bisa, karena terbentur dengan aturan, namun kami punya solusinya,” ungkap Bupati Karimun Iskandarsyah
Caranya, nilai TPP selama lima bulan yang tertunda akan diakumulasi dan dibayarkan bertahap melalui kenaikan TPP setiap tahunnya. Mulai tahun 2027 mendatang, TPP ASN direncanakan naik sekitar 13 hingga 14 persen.
“Cara kita adalah nilai 5 bulan yang tidak dibayarkan tadi kami akumulasi dan kami bayarkan per tahun dengan cara kami naikkan TPP-nya. Di tahun 2026 kita anggarkan Rp8,1 miliar per bulan selama 13 bulan. Nah, di tahun 2027 kita rencanakan naik menjadi Rp9,3 miliar per bulan, dan anggarkan selama 14 bulan. Diperkirakan dalam tiga tahun anggaran, utang TPP tersebut bisa lunas,” jelas Iskandarsyah
Rencana kenaikan ini terlebih dahulu akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mendapatkan persetujuan.
“Semoga ini dapat disetujui, namun kami juga akan sesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah tentunya. Semoga PAD kita semakin banyak di tahun 2027 dan seterusnya,” tambahnya.
Kesejahteraan ASN Kunci Roda Ekonomi Karimun
Bupati menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan ASN bukan sekadar soal kepegawaian, melainkan kunci penggerak ekonomi daerah. Dengan total sekitar 7.554 orang PNS dan PPPK, daya beli ASN sangat menentukan perputaran uang di Karimun.
“Kami sangat miris dengan TPP ASN di Kabupaten Karimun yang masih terbilang kecil dibandingkan kabupaten kota lain. Namun kami akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa memberikan tunjangan untuk para ASN yang belum sempat terbayarkan. Karena kelancaran penyaluran TPP itu kunci dari perputaran ekonomi di Kabupaten Karimun. Daya beli masyarakat sangat mempengaruhi, sehingga perekonomian di Kabupaten Karimun tetap terus bergerak,” pungkas Iskandarsyah.
Dengan rencana ini, harapan 7.554 ASN Karimun semakin nyata, tidak hanya TPP lancar setiap bulan, tetapi hak yang tertunda pun akan dikembalikan bertahap. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat fondasi ekonomi daerah dan menumbuhkan semangat kerja seluruh aparatur untuk Karimun yang lebih baik.
*Nichita Bella