Karimun – Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat. Turut menyoroti dimulainya pembangunan Kawasan Berikat pertama oleh PT Kundur Nusantara Development (KDN) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Ketika dikonfirmasi oleh Beritakita.info, Senin (7/9/2020). Ketua DPRD Karimun ini mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik adanya pembangunan Kawasan yang nantinya akan diberlakukan aturan-aturan khusus Kepabeanan tersebut.
“Kami mendukung dan mendorong agar kawasan berikat ini cepat terealisasi,” ujar Yusuf Sirat melalui sambungan telepon.
Selain mendukung pemerintah, ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap DJBC Kepulauan Riau yang telah memberikan kebijakan terhadap pemberian kawasan berikat tersebut.
“Kami juga mengapresiasi Bea dan Cukai dengan pemberian kawasan berikat ini, walaupun lahannya baru 10 hektar,” katanya.
Dijelaskannya, meskipun lahan yang diberikan 10 hektar, ia meyakini hal itu merupakan langkah awal untuk meningkatkan perekonomian termasuk penyerapan tenaga kerja khususnya di Pulau Kundur sebagai wilayah berdirinya kawasan berikat tersebut.
Selain itu, politisi partai Golar ini juga meyakini pembangunan kawasan berikat itu bukan hanya wacana semata.
“Kita berharap ini bukan wacana, untuk itu kita meminta Bupati untuk terus mengontrol progres kawasan berikat ini sampai memberi kontribusi ke masyarakat,” ucap Yusuf Sirat.
Lebih lanjut, ia yang turut hadir dalam peletakkan batu pertama tersebut, juga menanggapi penekanan Bupati Karimun kepada perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan persentase 70%.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja lokal dengan persentase 70% itu sah-sah saja karena juga berlaku di semua perusahaan.
“Masyarakat setempat, berhak mendapat kesempatan bekerja. Khusus untuk investasi di Karimun, kita sudah komitmen di semua perusahaan untuk memprioritaskan 70% tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Terakhir, Ketua DPRD Karimun ini menegaskan, untuk upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Kundur, Karimun bukan hanya Kawasan Berikat saja.
Disampaikannya, di Pulau Kundur akan ada program lain oleh Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Riau. Yakni, BBK Murah atau disingkat Batam, Bintan dan Karimun Murah yang merupakan program untuk membuka peluang masuknya investasi asing dengan memberikan gratis sewa lahan sampai dengan 5 tahun.
“Program BBK Murah ini sudah diwacanakan pemerintah melalui Kadin, sebagai upaya kita agar Pulau Kundur jadi wilayah industri, sebagai tahap awal akan kita sesuaikan tata ruangnya yang akan kita bahas bulan ini,” tutup Yusuf Sirat.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Karimun, Aunur Rafiq bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau telah resmi meletakkan batu pertama pembangunan Kawasan Berikat di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Sabtu (5/9/2020).