KARIMUN, beritakita.info– Di balik setiap proyek pembangunan infrastruktur, ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan cermat. Mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, hingga pekerjaan diserahterimakan dan pembayaran dilakukan. Setiap tahapan membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kompetensi dan profesionalisme.
Kesadaran itulah yang kini diperkuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), instansi tersebut menargetkan sebanyak 27 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kompetensi sesuai tipologi hingga 2028.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih profesional, tertib, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Karimun, Ir. Raja Machrizal, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Tim Teknis, dan Tim Pendukung di Hotel Aston Karimun, 10–11 November 2026.
Kegiatan yang bekerja sama dengan Pusat Diklat Nasional itu secara resmi dibuka oleh Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah.
Bagi Raja Machrizal, peningkatan kompetensi bukan sekadar agenda pelatihan rutin. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman aparatur sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, proses pengadaan tidak boleh hanya dipahami sebatas urusan administrasi dan pembayaran. Ada rangkaian tahapan yang saling berkaitan dan harus dijalankan sesuai ketentuan.
“Kompetensi harus terus diperbarui. Pengadaan barang dan jasa bukan hanya menyangkut proses pembayaran, tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan hingga pembayaran. Seluruh tahapan harus dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan,” tegas Raja Machrizal.
Menurutnya, pemahaman menyeluruh terhadap setiap tahapan pengadaan menjadi penting agar pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahap pertama, Bimtek tersebut diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri atas unsur PA, KPA, PPK, Tim Teknis, dan Tim Pendukung.
Tidak berhenti sampai di situ, PUPR Karimun juga menyiapkan pelatihan lanjutan bagi sembilan bendahara atau juru bayar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjamin setiap transaksi memiliki dasar administrasi yang sah.
Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur juga diarahkan pada pemenuhan kompetensi PPK berdasarkan tipologi.
Raja Machrizal mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan 27 PPK melalui SIREN AKSI PPK yang dilaporkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Dari jumlah tersebut, terdiri atas dua PPK Tipologi A, lima PPK Tipologi B, dan 20 PPK Tipologi C. Seluruhnya ditargetkan memenuhi kompetensi sesuai klasifikasi hingga 2028.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya jangka menengah PUPR Karimun dalam membangun aparatur yang semakin profesional dan memiliki kapasitas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Sebab, kualitas pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya proyek yang dilaksanakan. Kualitas perencanaan, ketepatan proses pengadaan, serta kemampuan aparatur dalam mengelola pekerjaan juga menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir pembangunan.
Penguatan SDM ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Karimun, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
“Harapan kami, melalui peningkatan kompetensi ini, tata kelola pengadaan semakin profesional, tertib, dan akuntabel sehingga menghasilkan output dan outcome pembangunan yang optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Karimun,” tutupnya.
Dengan target 27 PPK berkompetensi hingga 2028, PUPR Karimun berharap setiap proses pengadaan tidak sekadar memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
*Nichita Bella