Karimun, beritakita.info- Di balik ribuan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang setiap hari disiapkan dan didistribusikan kepada para penerima manfaat di Kabupaten Karimun, terdapat kerja panjang para relawan, kader posyandu, serta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, keberlangsungan pelayanan tersebut kini menjadi perhatian para mitra SPPG di Karimun. Mereka menilai sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) terbaru yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Berbagai persoalan itu mulai dari pengurangan jumlah relawan, pembebanan biaya kendaraan operasional kepada mitra, pemangkasan insentif kader posyandu, sistem pelaporan yang tumpang tindih, hingga penerapan sanksi yang dinilai belum proporsional.
Keresahan tersebut disampaikan Persatuan Mitra SPPG Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, melalui catatan kritis implementasi MBG yang merangkum inventarisasi pengalaman dan persoalan mitra SPPG di Tanjungbalai Karimun.
Koordinator Persatuan Mitra SPPG Kabupaten Karimun, Rezekila Azizah, mengatakan pihaknya telah bersama-sama mengkaji pemberlakuan juknis terbaru tersebut. Dari hasil kajian itu, ditemukan sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi mengganggu operasional dapur MBG.
“Kami para mitra sudah sama-sama mengkaji terkait pemberlakuan juknis tersebut. Dampaknya terjadi pengurangan relawan, kedua kendaraan operasional dibebankan ke mitra, insentif kader posyandu jadi terpotong, aplikasi menjadi tumpang tindih dan sanksinya tidak adil, di mana kesalahan SPPI menyebabkan dapur yang terkena suspensi,” ungkap Rezekila, Minggu (8/11/2026).
Pengurangan Relawan Dikhawatirkan Ganggu Distribusi
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah rencana pengurangan jumlah relawan di masing-masing dapur SPPG.
Menurut Rezekila, kondisi operasional SPPG di Karimun tidak bisa disamakan dengan dapur yang melayani jumlah penerima manfaat lebih sedikit. Rata-rata SPPG di daerah tersebut melayani lebih dari 3.000 porsi MBG.
Dengan jumlah produksi sebesar itu, keberadaan relawan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran proses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Jika jumlah tenaga kerja dikurangi, beban pekerjaan yang harus ditanggung relawan tersisa akan semakin besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada keterlambatan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kita mengusulkan agar jumlah relawan ini dipertahankan dengan kembali ke skema at cost sesuai biaya riil,” sebutnya.
Biaya Kendaraan Operasional Jadi Beban Mitra
Persoalan berikutnya berkaitan dengan kendaraan operasional untuk mendistribusikan MBG.
Rezekila menjelaskan, sejak awal para mitra telah mempersiapkan kendaraan sesuai persyaratan, tahun kendaraan, dan spesifikasi yang ditentukan BGN.
Namun, dalam ketentuan terbaru, biaya operasional hingga perawatan dan kerusakan kendaraan dinilai semakin membebani pihak mitra.
Padahal, kendaraan tersebut merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat tepat waktu.
“Masa biaya operasional, sewa dan servis kendaraan untuk mengangkut MBG ditanggung kantong pribadi mitra? Jadi kami menyarankan agar biaya kendaraan dikembalikan ke skema operasional SPPG seperti dulu,” terang Rezekila.
Insentif Kader Posyandu Ikut Disorot
Tidak hanya relawan dapur, kebijakan terbaru tersebut juga dinilai berpotensi memengaruhi peran kader posyandu.
Para kader selama ini turut membantu pendistribusian MBG kepada kelompok penerima manfaat, khususnya balita dan ibu hamil.
Rezekila menilai pengurangan insentif kader dapat menimbulkan kekecewaan dan memengaruhi semangat mereka dalam menjalankan tugas.
Padahal, keterlibatan kader posyandu memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan khusus.
Jika persoalan ini tidak diperhatikan, mitra khawatir proses pendistribusian MBG kepada balita dan ibu hamil ikut terganggu.
Aplikasi Berlapis, Administrasi Makin Membebani
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah banyaknya aplikasi dan sistem pelaporan yang harus digunakan dalam operasional SPPG.
Menurut Rezekila, penggunaan sejumlah aplikasi secara bersamaan justru menimbulkan laporan ganda, penginputan data berulang, hingga gangguan sistem atau error.
Kondisi tersebut membuat kepala SPPG dan tenaga administrasi harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan administratif.
Akibatnya, waktu untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan dan memastikan proses produksi berjalan sesuai standar menjadi berkurang.
“Banyaknya aplikasi dan sistem ini juga menyebabkan banyaknya laporan ganda, input berulang dan seringnya error. Sehingga kepala SPPG dan admin banyak menghabiskan waktu untuk itu, menjadi keteteran untuk mengontrol kualitas makanan. Maka kami mengusulkan agar cukup dijadikan satu pintu pelaporan sehingga lebih sederhana,” jelasnya.
Minta Penerapan Sanksi Lebih Proporsional
Persoalan yang juga menjadi perhatian serius Persatuan Mitra SPPG Karimun adalah penerapan sanksi atau penghentian sementara operasional (suspensi).
Rezekila menilai perlu ada kejelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Ia mencontohkan, apabila kesalahan dilakukan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), tetapi sanksi justru berdampak pada dapur SPPG, maka mitra yang tidak melakukan kesalahan ikut menanggung konsekuensinya.
Dampaknya bukan hanya kerugian finansial bagi mitra, tetapi juga berpotensi menyebabkan dapur berhenti beroperasi, relawan kehilangan pekerjaan, serta distribusi MBG kepada masyarakat terganggu.
“Harusnya ketika SPPI yang salah, ya SPPI yang disanksi. Kalau SPPG yang salah, baru SPPG yang disanksi. Jangan satu yang salah, dua-duanya disanksi,” tegas Rezekila.
Mitra Minta BGN Evaluasi Kebijakan
Selain sejumlah persoalan tersebut, mitra SPPG Karimun juga mencatat beberapa kendala lain yang perlu menjadi perhatian BGN.
Di antaranya kenaikan harga bahan baku yang tidak diikuti penyesuaian anggaran, keterlambatan pembayaran sehingga mitra harus menggunakan dana talangan pribadi, perubahan juknis secara mendadak tanpa sosialisasi memadai, serta beban administrasi dan operasional memasak yang dinilai masih perlu dievaluasi.
Menurut Rezekila, berbagai persoalan tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut dapat memengaruhi keberlangsungan program MBG di daerah.
Mitra mengkhawatirkan terjadinya keterlambatan distribusi, berkurangnya relawan dan kader posyandu, penurunan kualitas makanan, hingga kemungkinan sejumlah dapur SPPG tidak mampu melanjutkan operasionalnya.
“Jika hal-hal tersebut tidak dibenahi oleh BGN, maka dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan pendistribusian MBG, mundurnya relawan dan kader, kualitas makanan menurun serta tutupnya SPPG. Selain itu, kepercayaan mitra ke program MBG juga menurun akibat mitra seolah-olah dijadikan pihak yang dihukum,” tutup Rezekila.
Bagi Persatuan Mitra SPPG Karimun, kritik terhadap juknis terbaru ini bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan program MBG. Sebaliknya, mereka berharap kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Sebab, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan tenaga pelaksana, dukungan operasional, serta keberlangsungan dapur yang setiap hari melayani ribuan penerima manfaat.
*Nichita Bella