KARIMUN, beritakita.info – Menyusul krisis pemadaman listrik total (blackout) yang melanda Karimun selama berhari-hari, Komisi III DPRD Kabupaten Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pengelola kelistrikan dan instansi terkait, Selasa (28/7/2026) siang. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Banmus Kantor DPRD ini bertujuan menuntut kejelasan penanganan masalah, jaminan ketersediaan daya, serta hak kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Satria, Wakil Ketua II DPRD Ady Hermawan, dan Ketua Komisi III Efrizal, didampingi anggota komisi lainnya yakni Dedi Jarliyostika, Eri Januardin, Wiyono, Abd Rozak, dan Darmarendra. Turut hadir Manager PLN ULP Tanjungbalai Karimun Ahmad Subhan Hadi, Manager PLTD Rio Cahyadi, Manager PLTU Riki Adityawarman, Kepala Dinas Perkim Muhammad Zulfan, serta Kabid ESDM Vandarones Purba.
Kecewa Terjadi Blackout Berhari-hari
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan, menyampaikan kekecewaan mendalam atas insiden pemadaman yang berlangsung hampir lima hari, mulai Senin siang hingga Jumat dini hari.
“Rapat ini kita gelar untuk mengetahui langkah kongkret PLN mengatasi masalah ini, bagaimana masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak, serta dukungan apa yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menutup kekurangan sarana pembangkit,” ujar Ady.
Ia menegaskan kelistrikan adalah kebutuhan dasar. “Satu jam saja mati bisa membuat warga kesulitan, apalagi berhari-hari. Ini sangat berdampak fatal bagi aktivitas masyarakat. Kami meminta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.
Daya Masih Minus 1,5 MW, Mesin Tambahan 6 MW Segera Dikerahkan
Dalam pembahasan terungkap, saat ini daya mampu pembangkit mencapai 33,5 MW, sementara kebutuhan beban mencapai 35 MW—masih terdapat defisit sekitar 1,5 MW.
Menanggapi hal itu, PLN memastikan sedang memproses penambahan mesin cadangan berkapasitas total 6 MW yang diharapkan segera terpasang dan terintegrasi ke sistem. “Jika ini berjalan lancar, insya Allah tidak akan ada lagi pemadaman, bahkan saat dilakukan perawatan rutin sekalipun,” janji Ady.
Pihak PLN melalui Manager ULP Ahmad Subhan Hadi membenarkan upaya percepatan tersebut. “Mesin tambahan 6 MW sudah kami ajukan sejak akhir tahun lalu dan kini dalam tahap instalasi. Kami juga memperbaiki kinerja mesin PLTD yang kapasitasnya belum optimal, agar bisa menyumbang daya maksimal. Dua unit mesin lainnya juga sedang diperbaiki dan diharapkan masuk sistem dalam satu hingga dua minggu ke depan,” jelasnya.
Kompensasi Berlapis Sesuai Lama Pemadaman
Terkait hak warga, Ady menjelaskan PLN tengah melakukan pendataan menyeluruh pelanggan terdampak yang dibagi dua kategori:
- Pascabayar: Diberikan pengurangan tagihan rekening
- Prabayar/Token: Diberikan penambahan pulsa listrik
“Data lengkap akan disampaikan awal Agustus 2026, dan kami minta eksekusi pembayaran atau penambahan pulsa paling lambat September sudah selesai,” ucap Ady.
Subhan Hadi menambahkan kompensasi mengikuti aturan resmi pemerintah dengan tingkatan mulai 50% hingga maksimal 500% dari biaya beban atau rekening minimum, tergantung durasi pemadaman yang dialami. “Kami pastikan tak satu pun pelanggan yang terlewat pendataannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini,” ujarnya.
Pihak PLN juga mengapresiasi dukungan penuh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan DPRD yang terus berkoordinasi intensif bahkan hingga larut malam memantau perbaikan.
“Kami berjanji ini akan menjadi kejadian terakhir. Melalui penambahan mesin, optimalisasi sistem, dan perbaikan menyeluruh, kami berkomitmen meningkatkan keandalan layanan demi mendukung perkembangan industri dan kesejahteraan masyarakat Karimun,” pungkas Subhan.
Sementara itu, DPRD akan menerbitkan rekomendasi resmi dan terus melakukan pemantauan agar seluruh kesepakatan ini dilaksanakan secara nyata dan tepat waktu.
*Nichita Bella