Karimun – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karimun membantah adanya isu-isu di media sosial yang menyebut pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pertama berpotensi ambruk karena adanya kerenggangan antara sisi tangga dan jembatan utama tidaklah benar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karimun, Agus Susanto, Senin (7/3/2022).
Agus mengatakan, pembangunan JPO yang berada di Kelurahan Sei Lakam Barat itu dipastikan aman dan sesuai prosedur.
“Isu yang beredar di media sosial soal JPO itu salah, sisi bangunan memang ada yang sengaja terpisah dan dikenal atau disebut dengan sistem dilatasi bangunan,” kata Agus.
Agus menjelaskan, bahwa sistem dilatasi bangunan adalah pemutusan struktur yang disengaja dilakukan untuk bangunan yang panjang.
Dengan tujuan agar nantinya bangunan tidak akan terdampak apabila terjadi keretakan atau putusnya sistem struktur akibat beban pada bangunan yang berpotensi benturan seperti pergeseran tanah atau gempa bumi.
“Dengan adanya dilatasi ini sebagai jarak antar bangunan, maka benturan tidak terjadi bila terjadi gempa atau pergeseran tanah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus meminta aagr masyarakat kini tak perlu lagi khawatir terhadap pembangunan JPO pertama di Kabupaten Karimun tersebut.
“Masyarakat kami harapkan tidak perlu khawatir soal keamanan JPO ini, bangunan jembatan sangat kokoh untuk digunakan masyarakat,” ucapnya.
Diketahui, pembangunan JPO tahap awal itu sendiri menelan biaya sekitar Rp2,2 miliar yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Karimun tahun anggaran 2021.
Dimana, sari sisi Kantor Imigrasi sampai Toko Buku Salemba kurang lebih panjang JPO mencapai 22 meter, dengan ketinggian dari aspal 5,2 meter dengan konstruksi beton precast PCI grider.
JPO pertama tersebut rencananya akan dijadikan sebagai ikon baru Kabupaten Karimun..