Kamis, April 2, 2026
BerandaKarimunTarget Besar Musrenbang Karimun 2026: Pagu Rp413 Miliar, Fokus ke Pelabuhan, Listrik...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Target Besar Musrenbang Karimun 2026: Pagu Rp413 Miliar, Fokus ke Pelabuhan, Listrik dan Ekonomi Biru

Karimun, beritakita.info– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Karimun Tahun 2026 telah berlangsung secara resmi pada Kamis (26/2/2026) siang di Ruang Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Jalan Jenderal Sudirman (Poros), Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Karimun. Acara tersebut dihadiri  oleh berbagai unsur pemangku kepentingan.

Turut menghadiri kegiatan tersebut antara lain Bupati Karimun Iskandarsyah, Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole, Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza, Kepala Baperlitbang Provinsi Kepri Dr. Aries Fhariandi, Kepala Baperlitbang Karimun Cahyo Prayitno, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, para Camat, dan  tamu undangan lainnya.

Pagu Total Lebih dari Rp400 Miliar, Musrenbang Menyerap Aspirasi 14 Kecamatan dan 42 Desa

Menurut Cahyo Prayitno, Kepala Baperlitbang Karimun, Musrenbang tahun ini melibatkan seluruh 14 Kecamatan dan 42 Desa di Kabupaten Karimun dengan pagu awal sebesar Rp300 miliar. Selain itu, pihaknya juga menghimpun aspirasi melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan pagu tambahan Rp113 miliar yang akan dialokasikan ke 11 Otonomi Perangkat Daerah (OPD).

“Musrenbang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Kelompok Perencanaan dan Pembangunan, serta Kelompok Perencanaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Perekonomian. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dituangkan 6 program unggulan, dan kami berharap melalui Musrenbang ini bisa menyerap seluruh kepentingan masyarakat melalui kolaborasi bersama,” ujarnya.

Cahyo menambahkan bahwa terdapat 4 sasaran dan 12 pilar dalam penilaian dari Kementerian yang dituangkan dalam 50 indikator, sehingga setiap OPD perlu mempersiapkan data secara optimal.

DPRD Apresiasi Pelaksanaan Musrenbang Berjenjang, Harap Perda Terkait Masyarakat Terlaksana

Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan. Ia mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun yang telah melaksanakan tahapan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

“Perencanaan pembangunan adalah tugas kolektif yang harus dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Kebutuhan SDA memang jauh lebih besar dari yang tersedia, sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang,” ujar Raja Rafiza.

Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang telah dihimpun oleh DPRD telah disampaikan ke Baperlitbang dan diharapkan menjadi bagian integral dari pelaksanaan pembangunan. 

“Di tahun 2026, kami berharap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diusulkan terkait kepentingan masyarakat bisa terlaksana. Kami juga akan melakukan fungsi pengawasan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ) yang harus dimasukkan pada bulan Maret, serta menjalankan fungsi anggaran yang dasarnya adalah hasil Musrenbang hari ini,” tambahnya.

Satu Tahun Pimpinan Iskandarsyah-Rocky Capai Banyak Prestasi, dari Pendidikan hingga Investasi

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan capaian pembangunan strategis selama satu tahun kepemimpinan Iskandarsyah-Rocky Marciano Bawole, antara lain:

– Pendidikan: Seragam Nasional dan Pramuka gratis untuk 4.464 siswa SD dan 3.974 siswa SMP.

– Kesehatan: Sistem Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 273 ribu jiwa atau 99,21 persen penduduk Karimun.

– Lingkungan Hidup: Penanganan sampah dan penanaman pohon.

– Ketenagakerjaan: Pelaksanaan Job Fair.

– Ekonomi Masyarakat: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

– Investasi dan Pariwisata: Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan optimalisasi potensi pariwisata.

– Kawasan FTZ: Pembangunan infrastruktur pendukung menjadi prioritas.

– Pengentasan Kemiskinan: Diharapkan menjadi lebih fokus.

– Perhubungan: Optimalisasi retribusi parkir.

– Pekerjaan Umum: Pembangunan jalan dan jembatan.

Ekonomi Karimun Tumbuh Positif, Investasi Dalam Negeri Naik 112,04 Persen

Kepala BPS Karimun Saor Hasudungan Sitompul menyampaikan perkembangan indikator makro pembangunan daerah, di mana pertumbuhan ekonomi pada Triwulan (TW) I 2025 mencapai 3,67 persen dan meningkat menjadi 4,13 persen pada TW II 2025.

“Aktivitas ekonomi Karimun tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah penumpang angkutan laut mengalami peningkatan, begitu juga kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 22,75 persen pada TW IV 2025. Total bongkar muat barang angkutan laut juga naik signifikan dari 23,59 persen menjadi 72,59 persen,” jelasnya.

Dalam sektor administrasi pemerintahan dan investasi, program Magang Baru Giat (MBG) berhasil menyerap lebih dari 733 tenaga kerja dengan lebih dari 55 ribu penerima manfaat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 meningkat 8,58 persen, belanja pegawai 12,11 persen, dan belanja gedung serta bangunan 9,18 persen.

“Realisasi investasi di Kepri naik 36,84 persen, dengan Penanaman Modal Asing (PMA) naik 16,62 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bahkan melonjak hingga 112,04 persen. Sektor produksi juga menunjukkan perkembangan baik, termasuk dalam pertanian, angkutan darat, serta ekspor-impor yang masing-masing mengalami peningkatan,” tambah Saor.

Bupati Karimun: Program Harus Sinkron dengan Nasional dan Provinsi, Prioritaskan Pelabuhan dan Listrik

Bupati Karimun Iskandarsyah menyampaikan bahwa seluruh data yang disajikan menjadi dasar untuk menjalankan pekerjaan pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa program yang dirancang harus sinkron dengan program Presiden Republik Indonesia serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

“Program yang kami rancang sudah terukur dan sejalan dengan sistem Interpreneur Goverment. Untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan lompatan kemajuan. PR terbesar kita saat ini adalah pembangunan pelabuhan dan pemenuhan kebutuhan listrik, terutama untuk mendukung wilayah industri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ),” ujarnya.

Iskandarsyah juga mengungkapkan rencana untuk mengembangkan ekonomi biru di Desa Selat Mi yang menjadi desa tertinggal, serta di wilayah Sugie Besar. 

“Aset Pemda saat ini mencapai Rp4 triliun, sehingga perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan investasi konsesi yang memberikan keuntungan bagi daerah melalui profit sharing akan terus kami dorong,” pungkasnya.

 *Nichita Bella