KARIMUN, beritakita.info – Terjadinya pemadaman listrik menyeluruh atau blackout yang melumpuhkan aktivitas warga Karimun Besar pada Senin (20/7/2026) menuai kecaman keras. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Nurhidayat, menilai insiden ini membuktikan lemahnya manajemen risiko serta penanganan yang terkesan baru bergerak saat masalah sudah terjadi.
Pemadaman total itu terjadi tepat di saat PLN sedang menerapkan skema pemadaman bergilir akibat jadwal pemeliharaan rutin. Gangguan fatal pada mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bukit Carok membuat sistem kelistrikan yang sudah pas-pasan seketika lumpuh total.
Menurut Nurhidayat, kejadian ini bukan sekadar gangguan teknis semata, melainkan cerminan kelalaian dalam merawat aset vital yang sebagian besar sudah berusia tua.
“Kami sangat menyayangkan peristiwa pemadaman total ini. Hal ini menunjukkan PLN tidak melakukan mitigasi risiko dengan baik, terutama terhadap peralatan pembangkit yang sudah tua,” ujar Nurhidayat di Tanjung Balai Karimun, Rabu (22/7/2026).
Ia menyoroti pola kerja manajemen yang dinilai tidak antisipatif, melainkan hanya bersifat reaktif.
“Kinerja PLN ini terkesan ‘tiba masa tiba akal’. Artinya, baru sibuk bergerak dan mencari solusi ketika barang sudah rusak atau terbakar setelah ditekan masyarakat. Padahal, urusan kelistrikan ini ada prosedur pemeliharaan dan persiapan suku cadang yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Ia mengkritik pola kerja manajemen PLN dalam merespons krisis kelistrikan di daerah tersebut yang terkesan lambat dan baru reaktif setelah masalah besar terjadi. Menurutnya, pendekatan tersebut ibarat pepatah “tiba masa tiba akal”.
“Kinerja PLN ini terkesan tiba masa tiba akal. Artinya, baru sibuk bergerak dan mencari solusi ketika barang sudah rusak atau terbakar setelah ditekan masyarakat. Padahal, urusan kelistrikan ini ada prosedur pemeliharaan dan persiapan suku cadang (sparepart) yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Masalah kelistrikan di Karimun, kata Nurhidayat, bukan peristiwa baru, melainkan persoalan menahun yang terus berulang tanpa solusi tuntas. Dampaknya kini tak lagi sekadar mengganggu kenyamanan rumah tangga, tetapi mulai mengancam sendi perekonomian daerah.
“Krisis listrik ini berpotensi besar melumpuhkan perekonomian Karimun. Ketika pemadaman terjadi, jaringan internet terputus, aktivitas usaha terhenti, bahkan anak-anak sekolah ikut terdampak,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini.
Melihat dampak yang semakin luas, Nurhidayat mendesak pimpinan DPRD Karimun untuk segera memanggil jajaran manajemen PLN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari kejelasan dan solusi nyata.
Ia juga meminta Bupati Karimun untuk tidak sekadar menerima permohonan maaf, melainkan mengambil sikap tegas agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi.
“Permintaan maaf tentu kita terima, tetapi kejadian serupa di masa mendatang tidak boleh terus berulang tanpa ada evaluasi total dan solusi yang permanen,” pungkasnya.
*Nichita Bella