Karimun, beritakita.info- Kebijakan penataan parkir di kawasan Pelabuhan Karimun mulai diterapkan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai langkah strategis membangun ketertiban dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar retribusi parkir.
Menurut Bupati, pengelolaan dan penataan parkir yang rapi merupakan bagian penting dalam menciptakan wajah daerah yang tertib serta modern. Kawasan pelabuhan, yang menjadi pintu masuk utama pendatang dan wisatawan, harus mampu mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah.
“Parkir ini adalah simbol peradaban. Memang perlu beradaptasi dan sosialisasi. Dengan adanya dua gate itu sudah pasti ada antrean, dan inilah yang sedang kita rancang solusinya,” ungkap Iskandarsyah, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, area parkir sering menjadi titik pertama yang dilihat oleh masyarakat luar ketika tiba di Karimun. Kerapian, keteraturan, dan sirkulasi kendaraan di pelabuhan akan memberi kesan positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Kita ingin membangun kesan baik. Ketika orang datang ke Karimun, mereka sudah melihat kerapian sejak di area parkir pelabuhan. Itu mencerminkan kualitas daerah kita,” ujarnya.
Evaluasi Sistem Gate dan Antrean
Terkait kendala teknis berupa antrean kendaraan di gerbang masuk, Bupati mengakui bahwa sistem dua gate masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait tengah melakukan perancangan ulang agar sirkulasi tetap lancar tanpa mengurangi aspek pengawasan.
“Memang dengan dua gate pasti muncul antrean. Namun sistem ini sedang kita benahi agar lebih efektif dan nyaman bagi pengguna jasa pelabuhan,” tambahnya.
Pembayaran Langsung Minimalkan Kebocoran
Salah satu poin krusial dalam kebijakan penataan parkir pelabuhan adalah penerapan metode pembayaran langsung berbasis sistem. Bupati meyakini langkah ini akan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan karena setiap transaksi tercatat otomatis.
“Kami melihat metode pembayaran langsung ini sangat penting. Uang yang dibayarkan masyarakat langsung tersimpan ke sistem, sehingga otomatis akan terjadi peningkatan pendapatan daerah,” tegas Iskandarsyah.
Dengan sistem modern tersebut, pemerintah optimis pengelolaan parkir dapat lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Perbandingan Potensi Parkir Karimun dan Batam
Untuk menggambarkan potensi besar sektor parkir, Bupati membandingkan pendapatan parkir Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Batam, dengan penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, mampu menghasilkan hingga Rp15 miliar dari sektor parkir.
Sementara Kabupaten Karimun yang memiliki jumlah penduduk sekitar 275 ribu jiwa—dengan sekitar 125 ribu jiwa berada di Pulau Karimun Besar—saat ini baru memperoleh Rp360 juta per tahun dari bagi hasil parkir.
Meski demikian, Bupati optimis penataan parkir pelabuhan akan membuka peluang peningkatan PAD secara bertahap.
“Hitungan kami, jika bisa meraih 10 persen saja dari rasio Batam, berarti target Rp1,5 miliar sangat mungkin dicapai. Pendapatan akan meningkat bertahap dari Rp350 juta ke Rp500 juta seiring pertambahan jumlah kendaraan,” jelasnya.
Tarif Sesuai Perda dan untuk Kebaikan Bersama
Menanggapi berbagai isu di tengah masyarakat terkait koreksi tarif parkir, Bupati meminta warga tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Ia memastikan bahwa setiap pungutan parkir telah mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) dan perhitungan matang sesuai payung hukum yang berlaku.
“Tarif kita koreksi sesuai setingan alat ukur di Perda. Percayalah, kebijakan ini untuk kebaikan bersama. Hasil PAD parkir ini pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan,” tutup Bupati.
Dengan kebijakan penataan parkir yang lebih tertib dan modern, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap kawasan pelabuhan semakin rapi, nyaman, dan menjadi sumber pendapatan baru guna mendukung percepatan pembangunan di Bumi Berazam.
*Ayat