Plt Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri, Misni saat diwawancarai wartawan
Tanjungpinang, Beritakita.info – Hari BUMDesa Nasional akan digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk pertama kalinya pada 2 Februari 2023 mendatang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
“Hari BUMDesa yang pertama kali ini, Kepri yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan, tepatnya di Bintan. Mulai tahun depan akan dilaksanakan bergiliran se-Indonesia,” ujar Plt Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri, Misni.
Diungkapkan Misni, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 110 tahun 2022 tentang penetapan Hari BUMDesa jatuh pada tanggal 2 Februari setiap tahunnya.
“Peringatannya baru akan dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2023 ini,” ujar Misni.
Menurut Misni, Kemendes PDTT menunjuk Kepulauan Riau sebagai tuan rumah karena Provinsi Kepri memiliki potensi yang sangat mendukung, salah satunya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.
“Rencananya acara akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 hingga 3 Februari 2023, peserta nantinya terdiri dari Dinas PMD Provinsi se-Indonesia, Dinas PMD Kabupaten/Kota, pendamping desa, perwakilan BUMDesa dan kepala daerah yang meraih penghargaan,” ungkap Misni.
Kegiatan ini nantinya akan dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDTT, Abdul Hakim Iskandar, Menteri Investasi / Kepala B KPM Bahlil Lahadalia dan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyo.
Adapun rangkaian acara ungkap Misni, pada tanggal 1 Februari antara lain penyerahan NIB, penyerahan penghargaan program CSR, dan pembukaan bazar serta pasar murah.
Sedangkan hari kedua di tanggal 2 Februari akan diawali dengan senam dan jalan sehat. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian Hari Padat Karya Tunai Desa, dan malam puncak peringatan Hari BUMDesa 2023 yang akan diisi dengan penyerahan penghargaan BUMDesa inspiratif, Duta Bumdesa, dan penyusunan profil Bumdesa.
“Ada pula penghargaan kepada pimpinan daerah, dengan kategori Kerja Keras Mendorong Pembentukan BUMDesa Bersama eks UPK PNPM-MPd, upaya pembentukan (Pembentukan BUM Desa Bersama eks UPK PNPM-MPd 100 % dan Komitmen kebijakan penguatan Bumdes)” pungkasnya. (RED/FK)