Karimun, beritakita.info – Pemerintah terus mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP). Hari ini, Senin (15/6/2026), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini secara resmi meresmikan delapan MPP baru di Indonesia, salah satunya adalah MPP Kabupaten Karimun. Peresmian dilakukan secara daring, dengan Bupati Karimun didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan perangkat daerah melaksanakan prosesi dari lokasi MPP di kawasan Coastal Area.
Peresmian ini menambah jumlah MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia dari sebelumnya 305 unit menjadi 313 unit. Selain Karimun, daerah yang juga diresmikan MPP-nya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa MPP hadir bukan sekadar bangunan fisik, melainkan jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat.
“Masyarakat datang ke pemerintah bukan untuk memahami cara kerja birokrasi, tetapi untuk mendapatkan layanan. Oleh karena itu, MPP dirancang agar layanan menjadi sederhana, mudah diakses, informasinya jelas, serta prosesnya pasti. Kehadirannya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Menteri Rini.
Ia menambahkan, meski akses internet sudah menjangkau sekitar 72,78 persen penduduk Indonesia pada 2024, tidak semua lapisan masyarakat mampu memanfaatkan layanan digital. Oleh sebab itu, MPP dibangun dengan konsep inklusif agar dapat melayani semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Empat jalur layanan utama menjadi fokus pengembangan MPP ke depan: layanan tatap muka langsung, sistem terintegrasi nasional, keterhubungan antarinstansi, serta layanan jemput bola khusus untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
“Kualitas MPP tidak hanya ditentukan oleh gedung yang bagus, melainkan kualitas sumber daya manusianya. Petugas harus memiliki empati, komunikatif, dan menjunjung tinggi integritas. Layanan harus jujur, transparan, bebas pungutan liar, dan tidak ada perlakuan istimewa atau perlakuan khusus,” tegasnya.
Menteri Rini juga menyampaikan pesan khusus kepada para kepala daerah, agar MPP yang baru diresmikan benar-benar berfungsi maksimal.
“Pastikan standar layanan berjalan konsisten, tidak hanya berganti tempat saja. Lakukan evaluasi rutin lewat survei kepuasan masyarakat, serta perluas layanan jemput bola. Jadikan MPP bukan sekadar tempat berkonsultasi, melainkan pusat layanan aktif yang memberikan manfaat nyata,” pesannya.
Merespons hal tersebut, Bupati Karimun Iskandarsyah menjelaskan kondisi geografis daerahnya yang terdiri dari 251 pulau, dengan 57 pulau berpenghuni dan tersebar di 14 kecamatan.
“Kami sangat bangga MPP Karimun resmi beroperasi. Di sini tersedia 215 jenis layanan dari berbagai instansi. Mengingat posisi Karimun berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, layanan pembuatan paspor menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk memudahkan warga di pulau-pulau terpencil, dokumen seperti KTP dan KK yang sudah jadi akan kami antarkan langsung ke tempat tujuan agar tidak memberatkan biaya mereka,” ungkapnya.
Mendengar penjelasan itu, Menteri Rini menyampaikan apresiasi.
“Saya senang mendengarnya. Pemerintah Karimun sudah menerapkan konsep empat jalur layanan termasuk sistem jemput bola, sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya.
Peresmian ditutup dengan penandatanganan prasasti digital secara serentak oleh Bupati Karimun Iskandarsyah dan Menteri PANRB Rini Widyantini sebagai tanda dimulainya operasional penuh MPP Karimun untuk melayani masyarakat secara lebih baik.
*Nichita Bella