Karimun, beritakita.info – Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Karimun. Di tengah gencar-gencarnya program intervensi gizi yang diklaim masif, angka stunting justru melonjak drastis hingga mencapai 21,4 persen. Angka ini tidak hanya melampaui rata-rata nasional (19,8 persen), tetapi juga menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (15 persen).
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa intervensi yang digembar-gemborkan tidak membuahkan hasil yang diharapkan?
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengakui keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Namun, ia juga menyoroti akar masalah yang lebih kompleks.
“Kita pemerintah akan mengidentifikasi masalahnya di mana. Tapi yang pasti persoalan kita ini adalah kemiskinan, makanya harus kita buka lapangan kerja yang seluas-luasnya,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Bupati menekankan bahwa masalah stunting tidak hanya soal asupan gizi, tetapi juga terkait erat dengan faktor sosial-ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program jangka pendek, seperti intervensi gizi dan asupan, penggerakan SDM, bantuan stimulus, serta alokasi dana cadangan khusus untuk program intervensi gizi.
“Kami minta diperhatikan lagi terkait data-data 21,4 persen itu. Di mana letak kelemahan kita, bila perlu kita ajak seluruh OPD, BKKBN dan TNI untuk menangani ini,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku dan pola asuh masyarakat, seperti pentingnya menyusui dan pemahaman pola hidup sehat.
Namun, di tengah upaya penanggulangan stunting ini, muncul kerancuan data yang membingungkan tim percepatan stunting daerah. Plt Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Karimun, Yeli, mengungkapkan adanya perbedaan mencolok antara dua metode pengukuran.
Menurut versi e-PPBGM tinggi badan/umur, angka stunting Karimun hanya 7 persen, jauh di bawah Kepri dan nasional. Namun, versi SSGI/SKI menggunakan variabel lebih dari dua, yang menyebabkan angka stunting Karimun melonjak menjadi 21,4 persen.
“Kami tim percepatan stunting agak bingung. Terus hasil rilis itu tidak disampaikan ke kami data-datanya kenapa Karimun berada di angka 21,4 persen itu,” ungkap Yeli.
Yeli juga mencatat tren peningkatan stunting di Karimun yang mengkhawatirkan, yaitu 13,3 persen di 2022, 17,9 persen di 2023, dan 21,4 persen di 2024.
“Jadi angka terus naik, padahal intervensi sudah terus kita lakukan, bahkan di Juni 2024 itu sudah diintervensi, tapi tidak ada manfaatnya,” keluhnya.
Secara geografis, sebaran stunting tertinggi di Karimun berada di Kecamatan Tebing (Desa Pongkar), sementara Selat Mi berhasil mencatatkan status angka zero stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan yang lebih terarah dan efektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang spesifik.
*Nichita Bella